Analisis Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Pengelolaan APBD (Studi Persepsi Pengelola Apbd Skpd Dinas Pemerintah Kota Padang)
DOI:
https://doi.org/10.35134/ekobistek.v7i1.6Abstract
Penelitian ini menguji pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan
Daerah (SIAKD) secara simultan dan parsial terhadap pengelolaan APBD. Sampel penelitian ini adalah pejabat
Pengelolaan Keuangan Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD pada seluruh SKPD Dinas Pemerintah Kota
Padang yang berjumlah 16 dinas. Teknik pengambilan sampel adalah dengan purposive sampling dengan jumlah
responden 99 orang. Data dalam penelitian ini adalah data primer. Data dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner
yang dibagikan langsung kepada responden. Metode analisa yang digunakan adalah model regresi linear sederhana untuk
menguji hipotesis secara parsial dengan uji t dan regresi linear berganda untuk menguji hipotesis secara simultan dengan
uji F. Hasil penelitian dan uji hipotesis menunjukkan bahwa persepsi pejabat pengelola APBD tentang transparansi,
akuntabilitas, dan pemanfaatan SIAKD berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan APBD baik secara parsial maupun
simultan. Dari hasil penelitian diharapkan kepada pejabat pengelola APBD untuk lebih meningkatkan transparansi dan
akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pada SKPD Dinas Pemerintah Kota Padang.
References
Abu Bakar Nur Barizah, Saleh Zakia, & Sani Mohammad Muslim Har. 2011. Enchanging Malaysian Public Sector
Transparency and Accountability: Lesson and Issues. Malaysia. Journal. International Islamic University Malaysia.
Asian Development Bank. 1999. Good Governance and Anticorruption: The Road Forward For Indonesia: ADB
Publication.
Ahmad, Yani.2008. Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Di Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers.
Anthony, Robert N. dan Vijay Govindarajan. 2005. Management Control Systems. Salemba Empat: Jakarta
Arief, Wibowo. 2008. Kajian Tentang Perilaku Pengguna Sistem Informasi Dengan Pendekatan Technology Acceptance
Model (TAM). Jakarta
Bappeda.padangkota.go.id : Visi Misi Kota Padang.
Bastian, Indra. 2016. Akuntansi Sektor Publik, Suatu Pengantar, Jakarta : Penerbit Erlangga
Darise, Nurlan. 2007. Pengelolaan Keuangan Daerah. Indeks, Jakarta
Diani, Irma Dian, 2014. Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah
dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Skripsi. UNP. Padang.
Fozzard, Adrian. 2001. The basic budgeting problem: Approaches to resource allocation in the public sector and their
implications for pro-poor budgeting. Center for Aid and Public Expenditure, Overseas Development Institute
(ODI). Working paper 147.
Ghozali, Imam. 2007. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Semarang: Universitas Diponegoro.
Grace, Ofoegbu N. 2014. New Public Management and Accrual Accounting Basis for Transparency and Accountability in
the Nigerian Public Sector.
Hadryanto, Pahala, 2012. Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Anggaran di Universitas Bina
Nusantara. Universitas Bina Nusantara.
Halim, Abdul. 2004. Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta. Penerbit Bunga Rampai.
Halim, Abdul. 2002. Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta. Penerbit Salemba Empat.
Halim dan Syukriy Abdullah. 2006. Hubungan dan masalah keagenan di pemerintahan daerah: Sebuah peluang penelitian
anggaran dan akuntansi. Jurnal Akuntansi Pemerintah 2(1): 53-64.
Hartono, Jogiyanto, Sistem Informasi Keperilakuan. Andy Offset, 2007.
http://databank.worldbank.org/ddp/home.do?Step=3&id=4 diakses 28 Maret 2015.
http://www.bpk.go.id/news/bpk-akses-on-line, diakses 28 April 2015
http://www.padang.go.id/index.php/skpd, diakses 28 Apil 2015
http://software-indo.com/sistem-informasi-akuntansi-keuangan-daerah-siakd, diakses 18 Agustus 2015
Latifah, Nurul P. 2010. Adakah Perilaku Oportunistik dalam Aplikasi Agency Theory diSektor Publik. Jurnal Fokus
Ekonomi Vol. 5 No. 2 Desember 2010. Semarang.
Lowry, Robert & James. 2010. Transparency and Accountability : Empirical Results for US States. Article. Scholarship at
Harvard.
Mardiasmo, 2004. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah: good governance democration local government financial
management transparancy public policy , Andi, Yogyakarta;
Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta. Penerbit Andi
Mardiasmo. 2006. Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana
Good Governace. Jurnal Akuntansi Pemerintahan Vol. 2, No.1, Mei 2006.
MD Ihyaul Ulum, 2009. Audit Sektor Publik. Bumi Aksara, Jakarta.
Mulyono, Imam. 2008. Uji Empiris Model Kesuksesan Sistem Informasi Keuangan Daerah (Sikd) dalam Rangka
Peningkatan Transparasi dan Akuntabilitas Keuangan Daerah. Simposium Nasional Akuntansi XII. Pekan Baru
Noordiawan, Putra, Rahmawati, 2007. Akuntansi Pemerintahan. Salemba Empat, Jakarta.
Petrie, Murray. 2002. A framework for public sector performance contracting. OECD Journal on Budgeting: 117-153.
Pujiswara, Herawati, & Sinarwati, 2014. Pengaruh Pemanfaatan SIAKD dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap
Nilai Informasi Pelaporan keuangan dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah Pada SKPD Kabupaten Klungkung. Ejournal Akuntansi. Universitas Pendidikan Ganesha. Singaraja
Rahmawati Novia, Rifa Dandes, & Handri Purnama Yuia, 2014. Pengaruh Penyajian Laporan Posisi Keuangan,
Aksebilitas Laporan Keuangan dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas
Pengelolaan Keuangan SKPD Pemerintah Kota Padang. Jurnal Akuntansi. Universitas Bung Hatta. Padang.
Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah.
Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah
Republik Indonesia, Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
Republik Indonesia, Undang-Undang No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006. Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah.
Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 tahun 2011. Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah.
Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007. Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010, tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.
Renyowijoyo Muindro, 2008. Akuntansi Sektor Publik Organisasi Non Laba, Mitra Wacana Media Jakarta.
Ridhawati, 2014. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keandalan
dan Ketepatan Waktu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. Tesis.
Universitas Andalas Padang.
Sagara, Yusar, 2015. The Effect of Implementation Accounting Information System and Competence of Human Resources
on the Quality of Financial Reporting. Research Journal of Finance and Accounting. ISSN 2222-1697 (Paper)
ISSN 2222-2847 (Online. The Student of Accounting Doctoral Program Faculty of Economic and Business
Padjajaran University-Indonesia.
Sekaran, Uma. 2006. Research Method for Business. Jakarta. Salemba Empat.
Siregar, Liper, 2011. Pengaruh Akuntabilitas Publik, Transparansi Publik, dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan APBD
pada Pemerintah Kota Pematang Siantar. Tesis, Universitas Sumatera Utara, Medan.
Siswanto, Ely, 2013. Good University Income Generating Governance in Indonesia : Agency Theory Perspective.
International Journal of Learning & Development. (ISSN) Vol. 3 No.1.
Sukesti, Fatmasari & Alfasadun. 2011. Transparansi APBD sebagai Sarana Akuntabilitas Publik. Jurnal Akuntansi.
Shende, S. and T. Bennett. 2004. Transparency and Accountability in Public Financial Administration. Concept Paper,
United Nations
Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Bisnis : Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung. Alfabeta.
Sugiyono, 2012. Metode Penelitian Kombinasi (Mixed method). Alfabeta.Bandung.
Sugiyono, 2010. Statistika Untuk Penelitian, Alfabeta CV, Bandung
Sumarsono, Hadi, 2009. Analisis kemandirian Otonomi Daerah. Jurnal Akuntansi Pemerintah Vol.1 No.1, 2009
Suparno. 2012. Pengaruh Akuntabilitas Keuangan Daerah, Value For Money, dan Transparansi Terhadap Penglolaan
Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kota Dumai. Tesis. USU
Syakhroza, Akhmad. Reformasi Profesi Akuntansi Sektor Publik dan Good Government Governance, “Usahawan”. 2003.
Umar Husein, 2003. Riset Akuntansi Terapan, Galia Indenesia, Jakarta.
Von Hagen, Jurgen. 2002. Fiscal rules, fiscal institutions, and fiscal performance. The Economic and Social review 33(3):
-284.
World Bank (1992) Governance and Development. Washington: The World Bank.
www.koran.padek.co/read/, diakses 28 April 2015
Yuliani, Safrida, Nadirsyah, dan Bakar Usman. 2010. Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi
Akuntansi Keuangan Daerah dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Kota Banda Aceh. Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi Pasca Sarjana Universitas Syiah Kuala. Aceh.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
